Ada pembagian, Kemendikbud berkata akan ada perubahan bobot SNMPTN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyatakan bahwa jumlah siswa yang diterima melalui Proses Seleksi Nasional untuk Masuk ke Perguruan Tinggi (SNMPTN) akan diubah karena keberadaan sistem zonasi.

Memang, kuota yang lebih tinggi adalah untuk sekolah terakreditasi tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, zonasi bertujuan untuk menyamakan kualitas sekolah.

Direktur jendral pendidikan dasar dan menengah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, mengatakan bahwa ini bertentangan dengan sistem penerimaan siswa baru (PPDB) berdasarkan zonasi. Hamid juga mengindikasikan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Cabang Kemahasiswaan dan Kemahasiswaan (Direktur Eksekutif Belmawa) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

“Nanti, akan ada perubahan di sekolah-sekolah yang sekarang secara umum diterima oleh banyak universitas,” kata CNNIndonesia.com kepada kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (6/6).

Sebelumnya, sistem zonasi seharusnya menghilangkan favoritisme di sekolah. Dengan kuota SNMPTN yang lebih besar untuk sekolah yang terakreditasi tinggi, sekolah akan terus menjadi sasaran pilihan bagi siswa di masa depan.

Ratusan wali murid memprotes PPDB dengan sistem zonasi, di Surabaya, Rabu (19/6).

Menurut peringkat yang ditetapkan oleh Institut Pendidikan Tinggi untuk Pendidikan Tinggi (LTMPT), diketahui bahwa siswa yang dapat mendaftar SNMPTN 2019 adalah siswa dari sekolah yang telah memperoleh akreditasi 40% A, B 25% dan C 5% yang terbaik. .

Hamid mengatakan perubahan itu harus dilakukan mengingat kuota 60 persen yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, untuk sekolah-sekolah terakreditasi. Jumlah ini telah turun tahun ini menjadi 40%.

Meski begitu, Hamid mengatakan dia tidak bisa mengejar bisnis lain yang terkait dengan perubahan ini. Dia menyatakan bahwa LTMPT, sebagai lembaga yang mengelola masalah universitas, beroperasi secara mandiri.

“Kerja sama akan terus bekerja [dengan pendidikan tinggi], tetapi penerimaan ke pendidikan tinggi dikelola oleh lembaga yang terpisah,” kata Hamid.

Akibatnya, lanjutnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan akan berusaha untuk memastikan bahwa pemeliharaan sistem zonasi tidak hanya terkait dengan DPD, tetapi juga dengan distribusi yang adil dari kualitas sekolah. Salah satunya adalah memperbaiki infrastruktur sekolah, terutama sekolah baru. Kemudian bahkan distribusi pendidik dan direktur yang kompeten.

“Yang paling penting adalah mendistribusikan kembali guru-guru terbaik sehingga mereka tidak ditumpuk di satu sekolah, biasanya di sekolah favorit,” katanya.

Orangtua siswa antre PPDB di SMAN 8 Jakarta, Senin (24/6).

“Yang kedua adalah direktur, direktur seharusnya berhasil di satu tempat jika sudah dua atau tiga tahun, mungkin sudah waktunya untuk mengelola sekolah yang mungkin tidak pernah diperiksa” kata Hamid.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, telah mengkritik kebijakan mengklasifikasikan siswa melalui akreditasi sekolah. Menristek Dikti juga merespons dan mengatakan akan mengevaluasi kebijakan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *