Anak Buah Tito Minta Kepala Daerah Vertifikasi Ulang Desa

Anak Buah Tito Minta Kepala Daerah Vertifikasi Ulang Desa

Departemen Dalam Negara( Kemendagri) bakal menghasilkan pesan edaran yang berisi perintah supaya kepala wilayah menyisir ulang desa- desa di tiap- tiap daerah.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan mengklaim langkah ini ditempuh demi menata ulang desa- desa secara merata.

Langkah tersebut diseleksi sehabis hasil investigasi regu gabungan Kemendagri menciptakan 56 desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara teruji cacat hukum serta 4 di antara lain bermasalah soal dana desa.

” Kami saat ini lagi mempersiapkan pesan edaran Menteri Dalam Negara kepada segala bupati yang menanggulangi desa,” jelas Nata usai konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin( 18/ 11).

Spesial terpaut Kabupaten Konawe, Nata berkata Bupati Koawe Kery Saiful Konggoasa sudah dimohon buat membenahi kekeliruan administratifnya. Tadinya 56 desa di kabupaten tersebut cacat hukum lantaran pembentukannya tidak lewat mekanisme di DPRD.

” Apalagi bupati wajib lekas menetapkan kembali perda- perda tersebut, setelah itu mengevaluasi tentang desa itu yang sesungguhnya,” Nata melanjutkan. Tercantum, mengecek penyaluran dana desa.

Sedangkan Direktur Penyusunan serta Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri, Aferi Syamsidar Fudail menganjurkan segala Pemda mulai menginventarisasi serta membenarkan ulang desa- desa di wilayahnya. Proses ini dapat dicoba sambil menunggu pesan edaran terbit.

Dia menganjurkan pendataan ulang ini diiringi pembenahan merata. Misalnya, kata ia, bila terdapat desa yang butuh disatukan ataupun kebalikannya ialah andaikata terdapat desa yang sangat banyak penduduk. Dengan begitu kata ia, anggaran juga lebih efektif.

” Jika butuh tiap- tiap wilayah melaksanakan legalisasi kembali dalam Perbup, kan dapat saja. Tetapi nanti kita amati perumusan pesan edarannya semacam apa arahannya Pak Menteri,” ucap Feri.

Kendati begitu model penyusunan ulang desa tersebut senantiasa bakal terlebih dahulu dibahas dengan Menteri Dalam Negara Tito Karnavian.

” Kita amati arahan Pak Menteri, jika kami dari dasar menganjurkan, itu hendaknya dicoba re- grouping ataupun kebalikannya terdapat desa yang over misalnya di Sumatera Barat jumlah warganya 40 ribu. Mengapa tidak dipecah. Itu kan dapat begitu formulasinya, jadi kami jalani upaya secara merata,” kata Feri menganjurkan.

Walaupun begitu baik Nata ataupun Feri mengakui kementeriannya sebatas mendaftar desa- desa tersebut. Sedangkan pengecekan ulang kata ia jadi tugas tiap- tiap pemerintah provinsi.

56 Desa Cacat Hukum

Kemendagri melaporkan sebanyak 56 desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara cacat hukum. Penelusuran regu gabungan Kemendagri memperoleh kenyataan kalau puluhan desa yang menerima total dana desa Rp113. 316. 854. 000 itu memanglah benar terdapat.

Cuma saja, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan menerangkan penetapannya cacat hukum. Sebab kata ia, Peraturan Wilayah No 7 Tahun 2011 tentang Pembuatan serta Pendefinitifan Desa- Desa dalam Daerah Kabupaten Konawe tidak lewat mekanisme serta tahapan di DPRD.

Investigasi regu gabungan itu buntut dari data terdapatnya beberapa desa yang diprediksi fiktif serta beroleh dana desa.

Tetapi dari puluhan desa yang cacat hukum tersebut, cuma 4 desa yang bagi Kemendagri butuh dicoba pengecekan mendalam.

” Kenyataan yang didapat, 34 desa penuhi ketentuan buat diresmikan bagaikan desa, 18 desa masih butuh pembenahan administrasi serta kelembagaan dan kelkayakan fasilitas prasarana desa,” Nata merinci dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin( 18/ 11).

Sedangkan 4 desa yang diproses lebih lanjut itu antara lain Desa Arombu Utama di Kecamatan Latoma, Desa Lerehoma di Kecamatan Anggaberi, Desa Wiau di Kecamatan Routa serta Desa Napooha di Kecamatan Latoma diproses secara hukum.

Perihal tersebut sebab bagi Nata, di 4 desa itu ditemui inkonsistensi informasi jumlah penduduk serta luas kecamatan. Desa- desa ini total menemukan alokasi dana desa Rp9. 327. 907. 054.

Dari jumlah tersebut sebanyak 47 persen ataupun Rp4. 350. 045. 854 sudah disalurkan sedangkan sisanya masih terparkir di Rekening Kas Universal Wilayah( RKUD). Tetapi begitu Kemendagri belum dapat merinci apakah jadikan lebih dari Rp4 miliyar dana desa itu pas target.

Nata beralasan regu di lapangan masih melaksanakan penelusuran terpaut pemakaian dana desa tersebut.

” Jika memanglah pemakaian dana desa itu tidak hingga ke warga, inilah yang sepatutnya aparat pengawas internal pemerintah melaksanakan revisi serta mengambil langkah- langkah administrasi terlebih dulu,” kata Nata.

Dia juga menerangkan keempat desa tersebut menemukan total dana desa

Rp9. 327. 907. 054. Dari jumlah ini sebanyak 47 persen ataupun Rp4. 350. 045. 854 sudah disalurkan sedangkan sisanya masih terparkir di Rekening Kas Universal Wilayah( RKUD).

” Sedangkan semenjak tahun 2014 hingga dengan 2018 ADD ataupun Dorongan Keuangan sudah dianggarkan di APBD serta disalurkan kepada 4 desa tersebut sebesar Rp899. 102. 180,” tambah Nata.

Kendati begitu Kemendagri mengakui belum menghitung dugaan kerugian negeri akibat permasalahan ini.

Kemendagri mengklaim sejauh 2 bulan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah( APIP) bekerja menelusuri siapa yang wajib bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Direktur Penyusunan serta Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri, Aferi Syamsidar Fudail berdalih tidak dapat langsung menindak ataupun mengganjar sanksi Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *