Dana Talangan Lapindo dan Kontrak Politik Jokowi

Dana Talangan Lapindo dan Kontrak Politik Jokowi

Kuat, itu adalah suara Joko Widodo (Jokowi) di hadapan para korban aliran lumpur Lapindo, selama kampanye pemilihan terakhir untuk pemilihan presiden (Pilpres) Mei lalu.

Fiery, mantan walikota Solo, yang mengenakan jersey kampanye pada saat itu, mengatakan negaranya harus ada di sana untuk membantu para korban bencana di Jakarta mendapatkan hak-hak mereka.

Selain itu, bencana itu berlangsung delapan tahun.

“Saya sekarang telah melihat sendiri Lumpur Lapindo, saya juga mendengar apa yang orang inginkan, dan maksud saya di sini adalah bahwa dalam kasus seperti itu negara harus hadir sebagai Jika negara tidak ada, kita harus melupakan rakyat, “katanya saat itu.

Jokowi tidak berbicara panjang lebar tentang kehadiran negara itu, katanya. Yang pasti adalah setelah pernyataan itu, Jokowi membuat janji penting kepada para korban korban Lumpur Lapindo.

Sebagai bagian dari kontrak politik yang dia tandatangani pada waktu itu, dia berjanji untuk membantu para korban tanah longsor Lapindo untuk mendapatkan hak atas kompensasi untuk tanah dan harta benda yang tenggelam dan rusak oleh lumpur terbakar yang membanjiri tanah air mereka.

Mekanisme kompensasi yang diusulkan dalam kontrak politik terdiri dari dana penyelamatan. Jokowi telah berjanji bahwa jika ia berhasil terpilih sebagai presiden, pemerintahnya akan memberikan rencana penyelamatan kepada para korban korban Lumpur Lapindo.

Setelah terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, Jokowi langsung bertaruh bensin. Dia segera menepati janji-janji politik yang dibuat untuk para korban Lumpur Lapindo.

Pada 18 Desember 2014, dua bulan setelah menjabat, Presiden segera menunjuk Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Presiden Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, kepala Badan Pengelolaan semburan Lumpur, Sidoarjo Sunarso, menteri Pratikno Negara, Menteri RPPU, Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dan Sekretaris Kabinet. Andi Widjojanto untuk membahas penyelesaian kompensasi korban Lumpur Lapindo.

Keputusan penting pertemuan; penyelesaian pembayaran kompensasi korban Lumpur Lapindo sebelum tahun 2015. Penyelesaian pembayaran dilakukan dengan menebus sisa kewajiban ganti rugi sebesar Rs 781 miliar, yang sekarang jatuh ke PT Minarak dari Lapindo Jaya gunakan dana dari anggaran revisi 2015.

Sebagai jaminan paket penyelamatan yang disediakan oleh pemerintah, Lapindo harus mengembalikan aset pemerintah di 80% wilayah yang terkena dampak. Total aset diperkirakan mencapai Rp3,03 miliar.

Menteri Keuangan saat itu, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bailout dipilih agar orang yang kehilangan aset dan pemukiman setelah bencana dapat dengan cepat mendapatkan kompensasi.

Secara alami, meskipun bencana lumpur Lapindo menyebabkan 30 pabrik tenggelam, 21.

260 rumah dan 40.000 kerugian sejak Mei 2006, banyak orang dan pengusaha yang menjadi korban bencana tidak menerima kompensasi.

“Saya lupa detailnya: Pada dasarnya, pemerintah memberikan bailout sehingga orang yang kehilangan aset perumahan bisa diganti,” katanya kepada Detikmania.com, Selasa (9/7).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *