Dewan pengawas termasuk pejabat BUMN kata Said Didu

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memberikan kesaksian tentang pejabat negara yang seharusnya tidak mengikuti perselisihan politik. Dia berbicara tentang hal itu sebagai saksi kepada tim hukum juri nasional Prabowo-Sandi yang menang dalam litigasi pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Kesaksian Said Didu dikaitkan dengan status yang kedua, Ma’ruf Amin, yang masih ketua dewan pengawas Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

“Pada 2009, UU Pemilu disahkan,” kata pejabat BUMN, “Mereka bukan pemimpin BUMN, itu yang harus runtuh jika menjadi posisi politik,” kata Said. audiensi di MK, Jakarta, Rabu (19/6).

Said lebih menekankan pada diksi manajemen dan pejabat BUMN dalam kesaksiannya. Dia menjelaskan apa yang dia ketahui saat masih menjadi menteri di Kementerian BUMN.

Manajemen BUMN.

Namun, pada 2006, undang-undang korupsi diterbitkan. Ini berisi frasa pejabat BUMN. Bukan manajer BUMN. Pejabat BUMN, secara hukum, diminta untuk melaporkan laporan aset negara (LHKPN).

Said kemudian bertanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apakah seseorang yang harus melaporkan LHKPN atau tidak. Hal ini dilakukan karena ada perbedaan dalam diksi yang digunakan, pejabat BUMN dalam hukum suap dan kepemimpinan BUMN dalam hukum BUMN.

“Saya pelaksana yang harus melaporkan karena tidak ada dalam hukum (korupsi),” kata Said.

Sejak itu, siapa pun, termasuk pejabat BUMN, telah membahasnya sesuai dengan UU Korupsi.

Said mengatakan diputuskan bahwa pejabat BUMN adalah komisaris, dewan pengawas dan administrator. Diketahui bahwa Ma’ruf Amin adalah ketua dewan pengawas BNI Syariah dan bank Syariah Mandiri.

Kemudian, kata Said, UU Pemilu disahkan pada 2009. Dalam UU ini, frasa “pejabat BUMN” digunakan. Bukan manajer BUMN. Pejabat BUMN mengatakan dia harus mengundurkan diri jika dia memegang posisi politik.

Said, yang pada saat itu adalah sekretaris menteri BUMN, mengaku tahu siapa yang harus mengundurkan diri.

“Kami terus mengawasi Bawaslu, ada 35 pengungsi yang hilang dan yang tidak,” kata Said.

Said mengatakan pada waktu itu bahwa ada beberapa orang yang mengundurkan diri. Di antara mereka, Andi Arief meninggalkan jabatan komisaris PT POS dan Raden Pardede, yang juga meninggalkan jabatan komisaris utama PT Asset Management Company. Saat itu, mereka menjadi pasangan Susses Bambang Yudhoyono-Boediono.

Begitu pula dengan mantan kepala polisi nasional, Jenderal Sutanto. Saat itu, ia adalah komisaris PT Pertamina. Kemudian ditinggalkan karena merupakan bagian dari absennya SBY-Boediono.

Tim hukum KPU tidak mau menanggapi kesaksian Said. Demikian pula dengan tim penasihat hukum Jokowi-Ma’ruf.

Presiden tim pengacara Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra, memilih untuk tidak mengajukan pertanyaan karena dia pikir Said akan menjawab dengan asumsi.

“Jika kami meminta jawabannya, Tuan Said Didu ada di sini sebagai saksi karena kami memutuskan untuk tidak bertanya padanya, terima kasih,” kata Yusril.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *