Golkar tidak keberatan ada pendatang baru di tim Jokowi-Ma’ruf

Indonesia – Presiden Partai Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan kekuatan partai koalisi dengan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di DPR sudah cukup mengingat komposisi suara. Namun, kata Airlangga, memperkuat pasukan dengan merangkul pihak lain juga tidak ada salahnya.

Pemegang Jokowi-Ma’ruf yang bergabung dengan RDP berdasarkan hasil rekapitulasi jajak pendapat 2019, termasuk PDIP 27,05 juta, Golkar 17,23 juta suara, PKB 13,57 suara, NasDem 12,66 suara dan PPP 6, 32 suara.

“Saat ini, pemerintah memiliki sumber daya yang cukup, tetapi pembangunan kapasitas juga tidak merugikan,” kata Airlangga kepada kompleks istana kepresidenan di Jakarta, Senin (24/6).

Untuk koalisi di dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Airlangga mengatakan dia masih menunggu perselisihan dalam pemilihan presiden 2019, yang harus dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada 27 Juni. Menteri Perindustrian telah menyatakan akan ada komunikasi baru setelah membacakan putusan.

“Setelah hasil Mahkamah Konstitusi, tentu saja akan ada diskusi baru dan beberapa pertanyaan komunikasi dengan Presiden Ya, kami mengharapkan komunikasi baru,” katanya.

Airlangga tidak ingin berbicara lebih banyak tentang masalah pidato yang mengundang pihak lain, seperti Gerindra atau Demokrat, untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah Jokowi-Ma’ruf. Dia hanya mengatakan bahwa diskusi masih dinamis.

“Ya, kita akan lihat, ini masih dinamis,” katanya.

Oposisi konstruktif PAN

Selain itu, Saleh Daulay, wakil sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional Partai Amanat Pusat, menekankan bahwa hampir semua jaringan dan simpatisan menginginkan RAN untuk tetap menjadi oposisi di pemerintahan berikutnya.

Menurutnya, RAN PDP harus koheren dengan menjadi oposisi yang konstruktif.

“Sejujurnya, hampir semua jaringan dan pendukung RAN di seluruh Indonesia ingin kami konsisten dalam oposisi konstruktif kami,” Saleh mengatakan kepada kompleks parlemen di Senayan, Jakarta.

Namun, katanya, PAN DPP belum bisa menanggapi keinginan jaringan dan pendukungnya. PAN tidak melakukan penilaian lengkap atas suara yang diperoleh partai selama pemilihan legislatif dan presiden.

Saleh juga mengatakan bahwa PDP PAN merencanakan untuk mengadakan rapat kerja nasional (Rakernas) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) dari pemilihan presiden. tahun 2019.

Wakil Ketua Komisi IX DPR menjelaskan bahwa tujuan rapat kerja nasional adalah untuk menilai hasil yang dicapai oleh PAN dalam pemilihan legislatif dan presiden 2019 dan untuk menentukan posisi yang akan diadopsi pada pertemuan berikutnya. pemerintah.

“Insya Allah, setelah keputusan [Mahkamah Konstitusi], mungkin setelah pengumuman ini, kami akan mengatur rapat kerja nasional dan evaluasi,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *