Jatah Kursi Menteri Buat PKB Beda dengan NU

Jatah Kursi Menteri Buat PKB Beda dengan NU

Ketua Dewan Pusat Partai Kebangkitan Nasional (PKB), Abdul Kadir Karding, mengatakan kuota menteri untuk partainya di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan berbeda dengan kuota Nahdlatul yang dialokasikan untuk menteri. Ulama (NU).

Karena, menurutnya, PKB dan NU sama-sama berupaya memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf dalam pemilihan presiden 2019.

“Saya pikir itu berbeda [kuota menteri untuk PKB dan] ya, jika ada kuota, karena PBB juga bekerja, PKB sebagai partai juga bekerja, itu berbeda,” kata Karding kepada wartawan. di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (5/7).

Namun, dia mengaku kepada Jokowi, sebagai pemilik otoritas, pertanyaan memilih karakter yang nantinya akan duduk di kantor menteri.

Dia percaya bahwa Jokowi akan membagi kursi menteri secara proporsional ke semua partai atau partai yang telah mendukung pemilihan presiden 2019, jika sistem alokasi atau alokasi diberlakukan nanti.

Karding mengatakan jumlah kursi menteri yang diberikan kepada IDP tidak kurang dari PPP.

“Kalau di masa depan, akan ada atribusi tertentu dan dipastikan pasti proporsional,” katanya.

Dia juga menambahkan bahwa PKB berada dalam posisi untuk menunggu Jokowi untuk menentukan kepribadian yang akan menjadi anggota jajaran menteri pemerintahan berikutnya. Karding mengungkapkan bahwa dia setuju dengan pernyataan Jokowi bahwa dia tidak ingin membedakan politisi atau politisi dari kursi kabinet berikutnya.

“Apa yang kita tunggu, apakah mereka partai atau bukan?” Jokowi mengatakan dia tidak ingin membedakan antara profesional dan partai politik, dikotomi memang tidak baik, “katanya. dia menyatakan.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin, telah mengunjungi kediaman wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin pada hari Jumat, 5 Juli, di Menteng, Jakarta Pusat.

Pada pertemuan tersebut, Cak Imin mengakui bahwa salah satu topik yang dibahas terkait dengan komposisi menteri Dewan Menteri Indonesia.

“Ya, tentu saja (berbicara tentang perintah menteri), tetapi tidak spesifik karena akan ada forum,” kata Imin saat pertemuan di kediaman Ma’ruf, Jumat (5/7) ).

PBB sering dikenal sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Pemerintah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terakhir diduduki oleh para pejabat PBB, yaitu Mr. Nuh pada saat Presiden SBY. Pada masa Jokowi, jabatan menteri PBB adalah Menristekdikti, yang diduduki oleh Pak Nasir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *