Jatam Sebut 55 Pulau Kecil Telah Dikavling buat Tambang

Jatam Sebut 55 Pulau Kecil Telah Dikavling buat Tambang

Jaringan Advokasi Tambang( Jatam) menuding 55 pulau kecil sudah dikavling buat tambang mineral serta batu bara. Kepala Kampanye Jatam Melky Nahar menuturkan alih guna lahan buat tambang di pulau kecil melanggar HAM serta mengganggu area.

” Bagi basis informasi Jatam, ada 55 pulau kecil yang dikavling tambang,” ucap Melky di Kantor Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia( KNTI), Jakarta, Rabu( 20/ 11).

Melky melaporkan pertambangan di pulau- pulau kecil sarat hendak pelanggaran HAM, baik yang berbasis ekonomi, sosial, budaya( ekosob), ataupun yang berbasis sipil serta politik.

Dalam laporan Jatam, Melky mengatakan pelanggaran HAM ekosob di pulau- pulau kecil diisyarati dengan perampasan terhadap sumber- sumber air masyarakat, baik sungai ataupun air tanah. Melky mencontohkan salah satunya di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara, di mana masyarakat di situ disebutnya kesusahan air bersih sebab pencemaran tambang.

” Begitu pula dengan kapitalisasi air akibat dari ketergantungan masyarakat lingkar tambang pada air yang disediakan oleh industri tambang. Perihal ini menimbulkan masyarakat wajib membeli air kemasan ataupun memperoleh beban ekonomi baru buat membeli air bersih,” ucapnya.

Pelanggaran HAM di pulau kecil, lanjut Melky dalam laporan Jatam pula terjalin dalam wujud kriminalisasi serta kekerasan terhadap masyarakat yang menolak industri. Buat perihal tersebut, ia mencontohkan yang terjalin di Pulau Bangka di mana 2 masyarakat ialah Y Tuhema serta F Kaongan diresmikan bagaikan terdakwa sebab dituduh bagaikan pelakon peluluhlantahkan alat- alat berat kepunyaan industri tambang.

Tidak hanya Pulau Bangka, Melky membeberkan kriminalisasi terhadap masyarakat pula terjalin di Pulau Wawoni, Pulau Romang, serta Pulau Taliabu. Di Pulau Wawoni, 14 masyarakat hadapi kekerasan serta dikriminalisasi sebab menolak pertambangan.

” Kekerasan raga pula diiringi oleh kekerasan intim semacam yang mengenai salah satu wanita Wawoni,” ucap Melky.

Lebih lanjut, Melky melaporkan nikel ialah komoditas tambang yang sangat banyak dieksploitasi.

Informasi Jatam mencatat 328 IUP eksplorasi serta 280 IUP pembedahan penciptaan nikel. Tambang nikel banyak ditemukan di pulau- pulau kecil di wilayah Indonesia bagian timur semacam di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara serta Papua Barat.

” Sebagian pulau kecil yang dikavling oleh pertambangan nikel merupakan Pulau Gee, Pulau Gebe, Pulau Doi, serta Pulau Bacan, seluruhnya terletak di Provinsi Maluku Utara,” ucapnya.

Melky berkata pulau- pulau kecil mempunyai bermacam sumber energi yang sanggup mendukung kebutuhan pangan nasional. Keberadaan penduduk di pulau kecil, kata ia, sanggup berfungsi bagaikan pelakon berarti dalam mengakses sumber energi alam semacam bagaikan distributor pangan yang terletak di dekat pulau- pulau kecil.

” Dengan bermacam pemanfaatan semacam ikan- ikan karang, aspek pariwisata jadi komponen- komponen yang mempunyai kemampuan finansial untuk wilayah,” ucapnya.

Tuntut Jokowi Terbitkan Moratorium

Terpaut dengan keadaan yang terjalin di pulau- pulau kecil, Melky menegaskan Jatam menolak keberadaan UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Pesisir serta Pulau- Pulau Kecil.

Ia menyebut UU itu ialah stempel ataupun perlengkapan legal penghancuran kawasan pesisir serta pulau kecil lewat pertambangan.

Oleh sebab itu, Melky menuturkan grupnya memohon Presiden RI Joko Widodo( Jokowi) mengumumkan moratorium tambang di pesisir serta pulau- pulau kecil bagaikan wujud komitmen terhadap isu pergantian hawa serta ancaman terhadap keselamatan pulau- pulau kecil.

” Menekan KPK, KLHK, serta Departemen ESDM melaksanakan audit serta investigasi spesial terpaut dengan kajahatan korupsi perizinan tambang di pesisir serta pulau- pulau kecil. Melaksanakan pencabutan sertifikat clean and clear serta izin area atas tambang yang terletak di pulau- pulau kecil,” ucap Melky.

Ada pula perizinan yang telah terlanjur dikeluarkan, Melky memohon pemerintah provinsi serta pusat senantiasa melaksanakan pencabutan. Karena, izin tersebut diprediksi keluar buat kepentingan pembiayaan politik oleh pemerintah wilayah.

Melky meningkatkan grupnya memohon pemerintah menyusun ketentuan buat menghindari dominasi, konflik kepentingan, serta perdagangan pengaruh dalam kemampuan elite serta oligarki pertambangan di pulau- pulau kecil.

” Mendesak pemerintah buat menghasilkan ketentuan spesial( lex specialis) tentang pulau- pulau kecil yang isinya membenarkan supaya pulau- pulau kecil tidak buat ditambang,” ucap Melky.

Lebih dari itu, Jatam memohon pemerintah melaksanakan audit terhadap segala tambang- tambang yang terletak di pesisir serta pulau- pulau kecil, dengan memakai yurisprudensi vonis MA No 255 K/ TUN/ 2016 bertepatan pada 11 Agustus 2016.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *