Jokowi Di vonis Bersalah oleh hakim

jokowi di vonis bersalah

Detikmania,Jakarta –┬áPresiden Joko Widodo atau Jokowi di vonis bersalah memuliakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memvonis dirinya bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi dampak kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

“Kita mesti menghormati, anda harus memuliakan sebuah keputusan yang terdapat di distrik hukum, yang terdapat di pengadilan. Harus anda hormati,” kata Jokowi di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa putusan BANDAR BOLA itu belum final. Pemerintah masih akan mengemukakan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Tetapi, kan, pun masih terdapat upaya hukum yang lebih tinggi lagi, yakni kasasi. Ini negara hukum ya,” kata Jokowi .

Jokowi pun menegaskan, pemerintah terus berupaya guna meminimalkan kebakaran hutan. Berdasarkan keterangan dari dia, pada tahun ini, tingkat kebakaran hutan sudah menurun 85 persen dikomparasikan tahun-tahun sebelumnya.

Jokowi mengatakan, kebakaran hutan ini menurun sebab sistem penegakan hukum, pemantauan di lapangan, serta keluarnya perpres tentang kebakaran hutan dan lahan .

“Saya kira lumayan tegas sekali. Pembentukan Badan AGEN BOLA TERBESAR Restorasi Gambut pun arahnya ke sana semua. Saya kira kita telah berupaya paling serius dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan,” kata Jokowi.

Dikutip Jokowi di vonis bersalah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam putusan tertanggal 22 Maret 2017 mengaku menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memvonis Presiden Joko Widodo, empat menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Provinsi Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi dampak kebakaran hutan dan lahan.

Putusan tersebut mengabulkan gugatan penduduk yang dikemukakan para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah berhubungan kebakaran hutan dan lahan pada 2015. Atas putusan AGEN BOLA, Presiden dihukum untuk mengeluarkan peraturan penyelenggara dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat, yang berupa tujuh ketentuan pemerintah.

Tujuh ketentuan pemerintah tersebut ialah PP mengenai tata teknik penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup; PP mengenai baku bobot lingkungan; PP mengenai kriteria baku kehancuran lingkungan hidup yang sehubungan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; PP mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup; PP mengenai analisis risiko lingkungan hidup; PP mengenai tata teknik penanggulangan perusakan dan/atau kehancuran lingkungan hidup; dan PP mengenai tata teknik pemulihan faedah lingkungan hidup.

Di samping itu, Presiden pun dihukum untuk mengeluarkan peraturan pemerintah atau ketentuan presiden yang menjadi dasar hukum MAIN JUDI BOLA TERBAIK atas terbentuknya tim campuran pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah menyimpulkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *