Jokowi disebut Meminta Hari Pelantikan Dimajukan 1 Hari

Jokowi disebut Meminta Hari Pelantikan Dimajukan 1 Hari

Pimpinan Universal Pro Jokowi( Projo) Budi Arie Setiadi menyebut Presiden Joko Widodo mempunyai kemauan buat memajukan pelantikan satu hari lebih kilat. Semacam dikenal pelantikan Presiden serta Wakil Presiden diagendakan pada 20 Oktober 2019.

” Pak Jokowi telah menganjurkan supaya dapat maju satu hari,” ucap Budi dikala dikala dikonfirmasi, Sabtu( 28/ 9).

Usulan serta kemauan itu, kata Budi, di informasikan Jokowi dikala bersilaturahim dengan beberapa pegiat Projo di Istana, Jumat( 27/ 9). Tetapi demikian, Budi membenarkan tidak terdapat alibi spesial yang disertakan Jokowi dalam keinginannya tersebut.

” Gak terdapat, hanya mau cari hari yang lebih baik saja. Hari sabtu,” kata Budi menegaskan.

Budi menyebut hendak terdapat bermacam kegiatan yang hendak menyongsong prosesi pelantikan presiden serta wakil presiden tersebut. Beberapa kegiatan hendak diselenggarakan oleh bermacam elemen, menyongsong presiden terpilih opsi rakyat di Pilpres 2019.

Detikmania. com masih terus memperoleh konfirmasi dari pihak istana. Stafsus Presiden, Adita Irawati belum merespons terpaut berita usulan Jokowi tersebut.

Beberapa persiapan pengamanan sudah disiapkan aparat jelang pelantikan.

Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto melaporkan seluruh pihak yang hendak menggagalkan pelantikan Joko Widodo- Maruf Amin bagaikan presiden serta wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019 hendak berhadapan dengan Tentara Nasional Indonesia(TNI). Baginya, peringatan itu pula berlaku kepada seluruh pihak yang berperan anarki.

” Siapapun yang melaksanakan aksi anarkis, inkonstitusional, cara- cara yang kurang baik, tercantum mau menggagalkan pelantikan presiden serta wakil presiden terpilih pemilu hendak berhadapan dengan Tentara Nasional Indonesia(TNI),” ucap Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat( 27/ 9).

Tadinya, Menko Polhukam Wiranto mengklaim kelompok yang menunggangi aksi unjuk rasa mahasiswa menolak RKUHP serta beberapa RUU di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, bukan buat mengoreksi kebijakan pemerintah.

Baginya, kelompok itu mau menduduki DPR/ MPR supaya Joko Widodo serta Maruf Amin tidak dilantik bagaikan presiden serta wakil presiden oleh DPR periode 2019- 2024.

” Kelompok yang mengambil alih mahasiswa itu bukan murni lagi buat mengoreksi kebijakan pemerintah, tetapi sudah lumayan fakta mereka mau menduduki DPR serta MPR supaya DPR tidak bisa melakukan tugasnya, dalam makna DPR tidak bisa dilantik,” ucap Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis( 26/ 9).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *