Advertisement

Kena SP II, Facebook Di indonesia Terancam kena blokir

Detikmania, Jakarta –¬†Penjelasan yang tak memuaskan berhubungan* skandal penyalahgunaan data pemakai*, menciptakan* Facebook Indonesia diberi Surat Peringatan Tertulis kedua (SP II) oleh pemerintah Indonesia. Bila sikap Facebook masih sama, media sosial tersebut dalam bahaya* diblokir.

Berdasarkan keterangan dari* pengamat Heru Sutadi yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif ICT Institute, SP II yang diayunkan* pemerintah untuk* Facebook Indonesia ialah* shock therapy supaya* Facebook membeberkan data real pemakai* Indonesia yang bocor, siapa saja, dan guna* apa, serta upaya ke depan laksana* apa dalam mengayomi* pemakai*. BANDAR BOLA

“Kalau tidak dapat* menjelaskan, pantas* mendapat peringatan ketiga dan bersiap guna* diblokir,” ungkap Heru, Rabu (11/4/2014).

Heru yang pernah memenuhi* posisi sebagai Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ini mengatakan, jarak dari surat peringatan satu ke berikutnya ialah* satu pekan.

Artinya, Facebook yang kini* baru menemukan* SP II, dapat* mendapatkan SP III di minggu berikutnya, andai* perusahaan yang disusun* Mark Zuckerberg tersebut* masih melalaikan* permintaan pemerintah. AGEN BOLA TERBESAR

“Satu lagi hingga* SP III dapat* langsung eksekusi, dapat* diblokir,” ucapnya.

Heru bercita-cita** pemerintah, dalam urusan* ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bisa* bersikap tegas untuk* Facebook soal penyalahgunaan data pemakai*.

“Semoga seluruh* tegas menjalankan aturan yang berlaku dan tidak masuk angin. Di samping* itu, pastinya* Facebook juga dapat* dibidik pelanggaran pasal 30 dan 32 UU ITE,” ungkapnya. AGEN BOLA

Seperti diketahui, Kementerian Kominfo sebelumnya telah menyerahkan* SP I pada 5 April 2018. Isinya meminta supaya* Facebook memastikan* perlindungan data pribadi, menyerahkan* hasil rencana audit software* dan fitur yang dikembangkan oleh partner* dan menutup software* atau fitur kuis personality test yang bersangkutan** dengan Kasus Cambrigde Anaytica.

Kemudian, Pemerintah menerima dua surat jawaban sah* dari Facebook. Namun Kominfo menilai keterangan* pihak Facebook masih tidak cukup* memadai dan belum meyertakan data yang diminta Pemerintah Indonesia, sehingga tahapan* dan langkah* pematuhan terhadap legislasi dan regulasi dilaksanakan* dalam mengayomi* hak-hak masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *