Keyakinan Yusril MA Kembali Tolak Kasasi Pilpres Prabowo-Sandi

Keyakinan Yusril MA Kembali Tolak Kasasi Pilpres Prabowo-Sandi

Pengacara Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, percaya bahwa Mahkamah Agung (MA) akan kembali menolak banding yang diajukan oleh kandidat nomor 02 dalam pemilihan presiden 2019 di Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.

Menurutnya, Prabowo-Sandi tidak memiliki status hukum karena gugatan sebelumnya diajukan atas nama Badan Penawar Nasional (BPN). Bukan Prabowo-Sandi.

“Sangat aneh bahwa pemohon tiba-tiba digantikan oleh Prabowo dan Sandiaga tetapi dia segera mengajukan banding, meskipun keduanya belum pernah mendaftar,” kata Yusril dalam siaran pers pada hari Selasa. / 7).

Yusril kemudian menjelaskan kembali proses pengadilan yang sedang berlangsung.

Saat itu, ketua BPN Djoko Santoso mengajukan gugatan terhadap Bawaslu atas tuduhan pelanggaran TSM. Namun, Bawaslu tidak menerima permintaan itu karena tidak ada bukti.

Presiden BPN Djoko Santoso kemudian mengajukan banding atas keputusan Bawaslu ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya, Mahkamah Agung memperkuat keputusan Bawaslu.

Mahkamah Agung tidak menerima pengaduan yang diajukan oleh BPN karena tidak memiliki nilai hukum. Seharusnya, Prabowo-Sandi sebagai peserta dalam pemilihan presiden 2019 mengajukan pengaduan. Tidak ada BPN.

Yusril mengatakan pengacara BPN telah menggantikan kasus ini. Hal ini dilakukan untuk dapat mengajukan banding lagi pada 3 Juli dengan nomor 2P / PAP / 2019. Penggugat dalam kasus ini tidak lagi atas nama BPN, tetapi atas nama Prabowo-Sandi.

“Prabowo dan Sandiaga mengizinkan Aprilindo Associates, pengacara dan penasihat hukum Nicholay, untuk menangani kasus ini,” kata Yusril.

“Permintaan baru untuk kasus ini harus dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengadilan” tingkat pertama “, jika kasus tersebut ditolak oleh Bawaslu, maka mereka harus mengajukan banding ke Mahkamah Agung”, katanya. lanjutnya.

Yusril juga menilai bahwa presentasi baru kasasi untuk dugaan pelanggaran TSM sebelum Mahkamah Agung juga tidak relevan. Alasan untuk ini adalah bahwa pemohon dan petisi yang sama diadili oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kasus itu, lanjutnya, tidak akan konyol atau akan diadili dua kali dengan terdakwa yang sama.

“Semua pihak harus menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi dan tidak melakukan upaya hukum lainnya, termasuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung,” kata Yusril.

Sufmi Dasco Ahmad, Direktur Hukum dan Penasihat BPN, Prabowo-Sandi, membantah bahwa partainya kembali naik banding. Prabowo juga ingin Kata Sandi tidak mengetahuinya.

Dasco mencurigai mantan tim hukum mengajukan banding lagi tanpa koordinasi.

“Saya membenarkan bahwa Pak Sandi tidak mengetahuinya dan nantinya dia akan dibahas dengan Pak Prabowo sesegera mungkin,” kata Dasco.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *