KUR Menembus Rp 65 Triliun per Mei 2019

KUR Menembus Rp 65 Triliun per Mei 2019

Penyaluran kredit bisnis (KUR) tercatat sebesar 65.500 miliar rubel pada Januari-Mei 2019. Angka ini setara dengan 46,78% dari target distribusi tahun ini, yang 140.000 miliar rupee.

Menteri Urusan Ekonomi Darmin Nasution mengatakan distribusi KUR cukup efektif untuk menargetkan “orang miskin” sesuai dengan harapan pemerintah. Terbukti dengan distribusi KUR ke sektor usaha mikro, yang mencapai 65,1% dari total pencapaian.

Sisanya disalurkan ke sektor usaha kecil sebesar 34,58% dan KUR untuk pekerja Indonesia (TKI) sebesar 0,35% dari total.

“Distribusi telah menunjukkan bias pemerintah terhadap akses yang adil terhadap pembiayaan untuk usaha kecil,” kata Darmin dalam penilaiannya terhadap kinerja distribusi KUR di kantornya di Jakarta, Rabu (3/3) 7).

Berdasarkan sektor ekonomi, hanya sekitar 42,9% dari distribusi KUR yang menargetkan sektor produksi. Sisanya masuk ke sektor komersial.

Sektor produksi ini mencakup pertanian, perikanan, industri, konstruksi, pariwisata, dan jasa. Namun, pemerintah sangat menginginkan distribusi KUR ke sektor produksi sekitar 60% dari total target nominal KUR.

Selain itu, pemerintah masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi KUR tidak hanya didominasi oleh Jawa. Saat ini, distribusi KUR ke Pulau Jawa adalah 55,5%.

Sementara distribusinya di luar Jawa masih minim. Pulau Sumatra, misalnya, hanya sekitar 20,2%. Kemudian, Pulau Sulawesi 9,9%. Sisanya tersebar ke pulau-pulau lain.

Secara keseluruhan, sejak implementasi program KUR, nilai kredit yang telah disalurkan ke masyarakat telah mencapai IDR 398.900 miliar antara Agustus 2015 dan Mei 2019. “Totalnya adalah Rp 145,5 miliar dan rasio utang diragukan adalah 1,35%, “katanya.

Untuk tahun depan, Darmin memperkirakan bahwa target distribusi KUR dapat mencapai 150 miliar rupee, naik 7,14% dari target tahun ini.

“Anggaran untuk subsidi bunga KUR diusulkan dalam anggaran negara sebesar 13.700 miliar rupee,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga telah memperluas pendanaan untuk KUR Syariah, yang dapat disalurkan melalui kontrak Islam tidak hanya dengan murabahah, tetapi juga dengan musyarakah, ijarah dan mudharabah.

“Saat ini, KUR Islami dapat dikaitkan dengan kontrak Islami lainnya selama tidak mengubah proses bisnis KUR,” katanya.

Ancaman menurunkan platform

Menurut Asisten Keuangan Kementerian Koperasi dan UMKM, Yuana Sutyowati, pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan mengurangi nilai platform kredit untuk bank yang tidak dapat meningkatkan aliran KUR ke sektor produksi. Bahkan, kebijakan ini diterapkan tahun lalu, ketika bank tidak mencapai target distribusi KUR di sektor ini.

“Ini agar mereka dapat memperbaiki dan memang peraturan Menteri Koordinasi Menko ini jelas dalam Permenko nomor 8 tahun 2018,” katanya.

Padahal, menurut dia, distribusi KUR yang kuat di sektor produksi sangat penting. Memang, sektor ini menyerap banyak pekerjaan dibandingkan dengan sektor komersial.

Selain itu, dampak ekonomi dari pipa KUR ke sektor produksi mungkin lebih besar. Karena dapat menambah nilai pada produk, volume produksi, untuk menggerakkan sektor industri ke hilir.

Berkenaan dengan bank yang belum mencapai target distribusi, ia mengatakan bahwa hampir semua bank belum mencapai tujuan ini. Hal yang sama berlaku untuk bank-bank BUMN, seperti Bank Mandiri, BNI dan BRI.

“Mereka menyumbang hampir 85% dari target KUR tahun ini, tetapi mereka termasuk bank-bank besar yang belum membayar (tujuan distribusi di sektor produksi),” jelasnya. .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *