Mentri Sosial Tak Takut Iuran BPJS Masyarakan Miskin Naik

Mentri Sosial Tak Takut Iuran BPJS Masyarakan Miskin Naik

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku tidak takut apabila peningkatan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat( JKN KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan hendak menekan energi beli penduduk miskin. Dia menjamin, negeri senantiasa muncul buat menolong bayaran kesehatan warga miskin.

Kedatangan tersebut dicoba dengan membayari iuran BPJS Kesehatan warga miskin yang telah dimasukkan ke dalam partisipan Penerima Dorongan Iuran( PBI). Oleh karenanya, peningkatan iuran ini tidak hendak membebani pengeluaran warga miskin tiap bulannya.

Semata- mata data, pemerintah membayar iuran BPJS Kesehatan untuk warga miskin semenjak 2014 kemudian. Anggaran itu masuk ke dalam alokasi pos dorongan sosial di dalam APBN tiap tahunnya.

Informasi BPJS Kesehatan menyebut ada 133 juta partisipan PBI di tahun ini. Sedangkan itu, iuran yang dibayarkan pemerintah untuk partisipan PBI terbilang Rp23 ribu per kepala per bulan.

” Tidak mempengaruhi ke energi beli. PBI dananya disiapkan oleh negeri buat bayaran jaminan kesehatan buat 40 persen penduduk miskin. Jadi 40 persen itu ia tidak bayar, yang bayar negeri,” ungkap Agus di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat( 30/ 8).

Tadinya, BPJS Kesehatan mengaku kalau iuran untuk kalangan PBI hendak hadapi penyesuaian terlebih dahulu. Kepala Humas BPJS Kesehatan Meter Iqbal Anas berkata peningkatan iuran ini sejatinya telah berlaku pada bulan ini. Sehingga, pemerintah hendak menalangi peningkatan iuran PBI buat periode Agustus sampai Desember 2019.

Tidak cuma PBI, pemerintah pula hendak membiasakan iuran buat kalangan partisipan mandiri. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia serta Kebudayaan( PMK) Puan Maharani melaporkan peningkatan iuran BPJS Kesehatan hendak berlaku mulai 1 September 2019.

Saat sebelum diterapkan, kata Puan, Presiden Joko Widodo( Jokowi) bakal menerbitkan peraturan presiden pada akhir bulan ini. Sehabis perpres terbit, Departemen PMK hendak menerbitkan ketentuan turunan berbentuk peraturan menteri koordinator PMK. Peraturan hendak mengendalikan syarat dorongan pemerintah untuk partisipan PBI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usul supaya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan partisipan mandiri dikerek naik sampai 2 kali lipat dari yang terdapat saat ini. Buat kelas Mandiri I dia usul iuran naik 100 persen dari Rp80 ribu jadi Rp160 ribu per partisipan per bulan.

Kemudian, tarif iuran kelas Mandiri II naik dari Rp59 ribu jadi Rp110 ribu per partisipan per bulan.

Tadinya, BPJS Kesehatan mengaku kalau iuran untuk kalangan PBI hendak hadapi penyesuaian terlebih dahulu. Kepala Humas BPJS Kesehatan Meter Iqbal Anas berkata peningkatan iuran ini sejatinya telah berlaku pada bulan ini. Sehingga, pemerintah hendak menalangi peningkatan iuran PBI buat periode Agustus sampai Desember 2019.

Tidak cuma PBI, pemerintah pula hendak membiasakan iuran buat kalangan partisipan mandiri. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia serta Kebudayaan( PMK) Puan Maharani melaporkan peningkatan iuran BPJS Kesehatan hendak berlaku mulai 1 September 2019.

Saat sebelum diterapkan, kata Puan, Presiden Joko Widodo( Jokowi) bakal menerbitkan peraturan presiden pada akhir bulan ini. Sehabis perpres terbit, Departemen PMK hendak menerbitkan ketentuan turunan berbentuk peraturan menteri koordinator PMK. Peraturan hendak mengendalikan syarat dorongan pemerintah untuk partisipan PBI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usul supaya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan partisipan mandiri dikerek naik sampai 2 kali lipat dari yang terdapat saat ini. Buat kelas Mandiri I dia usul iuran naik 100 persen dari Rp80 ribu jadi Rp160 ribu per partisipan per bulan.

Kemudian, tarif iuran kelas Mandiri II naik dari Rp59 ribu jadi Rp110 ribu per partisipan per bulan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *