Partai PKB Mendesak DPR Untuk Membentuk Pasukan Khusus Jiwasraya

Partai PKB Mendesak DPR Untuk Membentuk Pasukan Khusus Jiwasraya

Pimpinan DPP Partai Kebangkitan Bangsa( PKB) Marwan Jafar mendesak Dewan Perwakilan Rakyat( DPR) lekas membentuk panitia spesial( Pansus) buat mengusut dugaan korupsi dalam industri PT Asuransi Jiwasraya( Persero).

Bagi Marwan, tidak hanya upaya hukum, upaya politik pula wajib dicoba demi mendesak pemerintah supaya bersungguh- sungguh mengusut serta menindak dugaan penyalahgunaan manajemen operasional Jiwasraya.

” Terdapatnya dugaan korupsi yang terjalin di salah satu BUMN ini wajib diperkuat dengan upaya politik dengan harapan dapat memesatkan penyelesaian permasalahan,” kata Marwan lewat statment pada Sabtu( 7/ 12).

Bagi Marwan gagasan pembuatan Pansus Jiwasraya ini sejalan dengan” terobosan” yang dicoba Menteri BUMN Erick Thohir bawa permasalahan tersebut ke jalan hukum. Tidak hanya pembuatan pansus, dia pula menunjang Erick buat dapat memperjelas payung hukum undang undang asuransi di Indonesia.

Dugaan korupsi di tubuh Jiwasraya terungkap sehabis industri asuransi pelat merah itu hadapi kesusahan likuiditas.

Permasalahan keuangan Jiwasraya bermula kala perseroan menunda pembayaran klaim produk saving plan yang dijual lewat 7 bank mitra( bancassurance) senilai Rp802 miliyar per Oktober 2018.

Di tengah penyelesaian permasalahan Jiwasraya, Departemen BUMN malah memberi tahu gejala kecurangan dalam badan Jiwasraya ke Kejaksaan Agung( Kejagung). Laporan terbuat sehabis Departemen BUMN mengenali beberapa peninggalan industri yang diinvestasikan secara tidak hati- hati( prudent).

Tidak hanya itu, Jiwasraya pula pernah menghasilkan produk asuransi yang menawarkan imbal hasil( return) lumayan besar kepada nasabah.

Perihal inilah yang membuat Jiwasraya hadapi tekanan likuiditas sehingga terpaksa menunda pembayaran klaim kepada nasabahnya. Staf Spesial Menteri BUMN Arya Sinulingga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham- saham gorengan.

Puluhan masyarakat Korea Selatan pemegang polis apalagi sudah mengadu ke Komisi VI DPR terpaut tunggakan klaim produk Jiwasraya yang belum dibayarkan semenjak jatuh tempo pada Oktober 2018 kemudian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *