PDIP Menolak Gagasan Presiden Kembali Dipilih Oleh MPR

PDIP Menolak Gagasan Presiden Kembali Dipilih Oleh MPR

Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menolak wacana dikembalikannya pemilihan presiden serta wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat( MPR) sebab sama saja dengan kemunduran dalam proses berdemokrasi.

” Aku kira tidak terdapat yang sepakat tercantum PDIP. Tidak terdapat yang mewacanakan itu, kok seketika timbul wacana itu,” katanya, di sela kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, di Balai Rakyat, Telukan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu.

Dia berkata plus minus dari wacana tersebut wajib dievaluasi terlebih dulu. Bagi ia, bangsa Indonesia wajib belajar membangun konsolidasi demokrasi.

” Jangan mundur, untuk aku pemilihan presiden melalui MPR aku kira kemunduran dalam proses berdemokrasi, namun bukan berarti kita telah maju. Kekurangan dalam pilpres kemarin, misalnya money politic yang terjalin ataupun konflik sosial yang membuat kekhawatiran kita sehingga kemampuan demokrasi tidak jadi penguat kebangsaan,” katanya.

Apalagi, dia memperhitungkan proses demokrasi pada momentum Pemilihan Presiden 2019 hadapi kemunduran yang luar biasa.

” Kebangsaan kita terusik, solidaritas sosial kita terusik. Aspek keagamaan, aspek primordialisme jadi komoditas dalam proses kita berdemokrasi. Itu salah besar, sangat mundur kita. Itu bisa jadi alibi yang dikira kita tidak siap dalam pemilihan langsung kemarin,” katanya pula.

Pada dikala itu, katanya lagi, seakan bangsa Indonesia rusak dengan sebutan cebong serta kampretnya. Oleh sebab itu, ia memperhitungkan guna pengawasan oleh Tubuh Pengawas Pemilu( Bawaslu) jadi sangat berarti.

” Semacam misalnya media sosial dengan konten kebencian wajib ditindak tegas oleh Bawaslu. Pada prinsipnya bangsa Indonesia wajib senantiasa mempraktikkan pemilihan langsung namun ketentuan diperketat. Triknya tidak barbarian sebab tujuan kita bukan berdemokrasi namun berbangsa serta bernegara dalam negeri kesatuan dengan instrumen demokrasi,” katanya lagi.

Tadinya, wacana pengembalian pemilihan presiden kepada MPR RI lewat amendemen UUD 1945 diusulkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama( PBNU) dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI di Lingkungan Gedung MPR RI sebagian waktu kemudian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *