PDIP Minta Demokrat Aktif Sodorkan Nama Untuk Kursi Ketua MPR

PDIP Minta Demokrat Aktif Sodorkan Nama Untuk Kursi Ketua MPR

Hendrawan Supratikno, presiden PDP-PDP-PDP, meminta Demokrat untuk tidak terlalu khawatir tentang kursi presiden di MPR yang akan ditargetkan setelah pemilihan presiden 2019.

Cipta Panca Laksana, anggota Partai Demokrat PDP dan anggota PDP, mengemukakan gagasan ini sehingga PDI Perjuangan mempercayakan kepresidenan MPR ke partainya sebagai pengakuan atas Demokrat pada tahun 2009.

“Hasil lobi adalah hasil kerja sama, sehingga Partai Demokrat tidak perlu terlalu khawatir,” kata Hendrawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (11/7).

Hendrawan mengatakan bahwa semua proposal untuk calon presiden MPR pasti akan disambut dan dibahas dalam forum komunikasi dan lobi antar partai politik. Ini dilakukan tanpa kecuali bagi para kandidat Partai Demokrat.

Hendrawan kemudian berharap bahwa Demokrat akan secara aktif mencalonkan kandidat terbaik mereka dalam program kepemimpinan MPR, yang telah diatur oleh undang-undang MD3. Diharapkan bahwa kandidat Demokrat dapat dipertimbangkan oleh semua partai politik anggota DPR dan DPD.

“Diharapkan bahwa akan lebih rajin untuk memasukkan angka-angka yang kompeten dan hati-hati untuk dimasukkan dalam paket, sebagaimana diatur dalam undang-undang MD3,” katanya.

Hendrawan sendiri enggan mengatakan bahwa tuntutan Demokrat itu tidak etis. Dia hanya mengatakan bahwa IDP selalu memprioritaskan kepentingan bangsa dalam garis perjuangannya.

“IDP adalah partai yang mengutamakan manajemen politik kerja sama, dan kepentingan bangsa adalah prioritas,” katanya.

Sebelumnya, Cipta Panca Laksana, seorang politisi Demokrat dan Demokrat, menganggap partainya memiliki hak untuk terpilih sebagai presiden MPR untuk periode 2019-2024.

“Karena pada 2009, Demokrat menyerahkan presiden MPR ke almarhum Taufik Kiemas, sudah tiba saatnya bagi IDP untuk kembali,” kata Panca melalui akun Twitter-nya @ panca66, Kamis (11/7).

Presiden Divisi Hukum dan Advokasi PDP, Ferdinand Hutahaean, mengatakan wajar jika sebuah partai meminta presiden MPR. Namun, ia menekankan bahwa pernyataan Panca adalah proposisi pribadi dan bukan atas nama Demokrat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan bahwa partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kerja Indonesia (KIK) akan berkomunikasi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPO) untuk periode 2019-2024 untuk untuk menentukan pelatihan calon pemimpin MPR.

Menurutnya, partai-partai politik KIK akan tetap kuat dalam keputusan mereka dengan berunding dan dengan konsensus untuk menunjuk perwakilan ke kursi kepemimpinan MPR berikutnya.

“Tentu saja, KIK akan bertemu dengan para pemimpin kelompok DPD untuk mencapai konsensus tentang pembentukan sekelompok calon untuk posisi kepemimpinan MPR,” kata Johnny kepada wartawan di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta. , Kamis (11/7).

Dia menjelaskan bahwa KIK telah mulai mengeksplorasi pembicaraan dengan perwakilan DPO mengenai pembentukan kepemimpinan MPR berikutnya. Menurutnya, pembahasan tidak menghasilkan kesepakatan karena jumlah anggota DPD telah mencapai 136 orang, yang membutuhkan waktu.

Johnny tidak mengesampingkan kemungkinan partainya bekerja dengan partai-partai politik yang merupakan anggota Koalisi Adil Makmur (KA) tentang pembentukan kepemimpinan MPR berikutnya.

Namun, ia menyarankan agar koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden 2019 membentuk pelatihan mereka sendiri dengan bekerja sama dengan perwakilan DPO.

“Untuk kepentingan pemilu yang baik, KAM berlatih dengan DPD dan kelompok-kelompok KIK dalam bentuk pelatihan dengan DPO, sehingga tidak ada pemilihan, jangan bergabung semua, “katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *