PDIP Minta Harun Masiku Serahkan Diri Ke KPK

PDIP Minta Harun Masiku Serahkan Diri Ke KPK

Pimpinan Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan( PDIP) Komaruddin Watubun memohon politikus PDIP Harun Masiku buat menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK). Harun dikala ini berstatus terdakwa serta buron dalam permasalahan dugaan suap yang menyeret eks Komisioner KPU( Komisi Pemilihan Universal) Wahyu Setiawan.

Komarudin memperhitungkan sepatutnya KPK yang sangat bertanggungjawab buat mencari Harun. Hendak namun dia pula menyanggupi buat mencari bersama- sama keberadaan Harun.

” Ya yang sangat bertanggung jawab mencari KPK lah. Ya wajib dicari, kita cari bersama, serta kita memohon pak Harun buat menyerahkan diri. Jika berani melanggar ya wajib,” kata Kaomarudin di arena Rakernas PDIP, JiExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu( 11/ 1).

Komarudin lalu menarangkan kalau kader yang telah tertangkap serta berstatus terdakwa otomatis keanggotaannya hendak dicabut. Dia menegaskan perihal itu telah masuk dalam protap serta ketentuan di PDIP.

” Kan sebagian yang sempat terjalin sebagian waktu kemudian, OTT itu kan langsung keanggotaannya dicabut otomatis keanggotannya, kita pecat,” kata ia.

Tidak hanya itu, Komarudin ikut menarangkan Mengenai terdapatnya ciri tandatangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri serta Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pesan PAW Riezky Aprilia dengan Harun di KPU.

Dia melaporkan kalau pesan itu keluar sebab terdapatnya keputusan MA yang berikan ruang untuk partai buat melaksanakan PAW kadernya buat duduk di DPR.

Walaupun demikian, kata ia, KPU senantiasa berkukuh PAW itu tidak dapat dicoba serta Riezky senantiasa tidak dapat digantikan.

” Pesan itu keluar sebab atas keputusan MA. Kalau terdapat ruang di situ buat jalani pergantian, makanya bunda ciri tangan di sana, itu normatif saja bagaikan Ketum serta Sekjen. Tetapi setelah itu oleh KPU tidak terima pesan itu makanya dilaksanakan saat ini Aprilia itu telah dilantik jadi anggota DPR,” kata ia.

Komarudin sendiri mengakui kalau permasalahan suap tersebut timbul cuma baru- baru ini usai para anggota DPR dilantik. Dia melaporkan dikala ini Riezky juga telah formal dilantik bagaikan anggota DPR.

” Permasalahan ini masuk di daerah hukum di KPK, ya kita tunggu KPK proses serta PDIP sangat terbuka 200% menunjang proses itu,” kata ia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *