PDIP Raih 27 Kursi di DPRD Jawa Timur Lewati PKB

PDIP Raih 27 Kursi di DPRD Jawa Timur Lewati PKB

Komisi Pemilihan Universal Jawa Timur menetapkan 120 calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah( DPRD) provinsi periode 2019- 2024 hasil Pileg 2019. Sofa paling banyak diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan( PDIP) ialah 27 suara.

Anggota KPU Provinsi Jatim Insan Qoriawan berkata kalau penetapan dicoba sehabis Mahkamah Konstitusi( MK) menolak segala gugatan dari beberapa pemohon yang mempermasalahkan hasil rekapitulasi suara anggota legislatif tingkatan I.

” Jatim tercantum provinsi yang digugat di Mahkamah Konstitusi. Terdapat 3 pemohon yang menggugat hasil rekepitulasi suara tingkatan DPRD Provinsi Jatim,” katanya usai rapat pleno penetapan perolehan sofa partai politik serta calon terpilih anggota DPRD Provinsi Jatim di Surabaya, Senin( 12/ 8) malam semacam dikutip dari Antara.

Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jatim itu mengantarkan kalau telah terdapa

Lihat juga : “Kemenhub Membuat Kolam Air Pengujian Mobil Listrik Tahun Depan”

t vonis Mahkamah Konstitusi yang menolak segala gugatan tersebut sehingga tidak mengganti perolehan sofa.

Hasilnya, sofa paling banyak diraih PDIP dengan 27 sofa, disusul Partai Kebangkitan Bangsa( PKB) 25 sofa, Partai Gerindra 15 sofa, Partai Demokrat 14 sofa, serta Partai Golkar 13 sofa.

Selanjutnya, Partai NasDem 9 sofa, Partai Amanat Nasional( PAN) 6 sofa, Partai Persatuan Pembangunan( PPP) 5 sofa, Partai Keadilan Sejahtera( PKS) 4 sofa, dan tiap- tiap satu sofa buat Partai Hanura serta Partai Bulan Bintang( PBB).

” Berikutnya, penetapan ini hendak kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negara lewat Gubernur Jawa Timur supaya mereka lekas dilantik,” ucap Insan.

Kemenangan PDI Perjuangan pada Pileg 2019 di Provinsi Jawa Timur mengganti peta suara Pemilu 2014. Dilansir dari web formal DPRD Jatim, pada Pemilu 2014 kemudian, Jawa Timur dipahami oleh PKB yang menemukan 20 sofa. Sedangkan PDIP menemukan 19 sofa, Demokrat serta Gerindra tiap- tiap 13 sofa, dan Golkar 11 sofa.

Insan menuturkan saat sebelum dilantik, para calon terpilih anggota DPRD Jawa Timur hasil Pemilu 2019 wajib lebih dahulu menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negeri( LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK).

” Jika telah terdapat agenda pelantikan, calon terpilih belum mengumpulkan LHKPN, pelantikannya hendak ditunda,” tutur Insan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *