Pemeriksaan Deddy Mizwar Dilakukan KPK Terkait Kasus Suap Meikarta

Pemeriksaan Deddy Mizwar Dilakukan KPK Terkait Kasus Suap Meikarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar berhubungan dengan kasus suap perizinan proyek Meikarta yang telah menjerat sejumlah nama.

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka IWK (Sekda Jawa Barat Nonaktif Iwa Karniwa),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (23/8).

Kecuali Deddy, KPK juga memanggil Triyanto selaku Support Service Project Management PT Lippo Cikarang, dan Satriyadi selaku Karyawan PT Lippo Cikarang.

Belum dikenal apa yang didalami penyidik dari keterangan Deddy. Namun, KPK sejauh ini tengah menelisik peran dari pihak lain yang ikut menikmati suap Mega Proyek milik Lippo Group tersebut.

Deddy Mizwar sendiri sempat dipanggil KPK pada Desember 2018. Dikala itu, penyidik KPK berkeinginan mendalami anjuran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhubungan pembangunan Meikarta. Proyek milik Lippo Group itu mendapat izin Pemkab Bekasi berupa Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare.

“Kami Perlu mendalami bagaimana proses saat itu berhubungan dengan anjuran perizinan Meikarta,” ujarnya.

Badan Koordinasi Pemberesan Ruang Tempat (BKPRD) Jawa Barat memberikan anjuran lahan yang bisa diaplikasikan proyek Meikarta seluas 84,6 hektare, pada akhir Desember 2017.

Saran yang dikasih Pemprov Jabar ini berbeda dengan rencana Lippo Group yang hendak membangun Meikarta seluas 500 hektare. Deddy menjabat sebagai Kepala BKPRD saat itu.

Dalam kasus suap Meikarta ini, KPK memutuskan Iwa Karniwa sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin Meikarta, dalam hal ini Iwa berperan memuluskan pengurusan Agenda Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi (RDTR). RDTR sendiri penting untuk membangun proyek Meikarta.

Untuk mengurus RDTR itu, Iwa diduga mendapatkan uang senilai Rp900 juta dari mantan Kepala Bidang Pemberesan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Uang dari Neneng itu sampai ke tangan Iwa via sejumlah perantara seperti legislator Kabupaten Bekasi Soleman dan Anggota DPRD Jawa Barat Waras Waras Wasisto.

Atas perbuatannya Iwa disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kecuali Iwa KPK juga memutuskan Eks Presdir Lippo Cikarang Bartholomeus Toto sebagai tersangka. Toto diduga berperan sebagai penyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk memuluskan pengurusan izin pembangunan proyek Meikarta.

Toto disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *