Pemerintah dan DPR Sepakat Soal Revisi UU KPK Dibawa ke Paripurna

Pemerintah dan DPR Sepakat Soal Revisi UU KPK Dibawa ke Paripurna

Tubuh Legislasi( Baleg) DPR RI serta pemerintah menyepakati poin- poin perbaikan Undang- undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi( Perbaikan UU KPK). Berikutnya, perbaikan UU KPK hendak dibawa ke Rapat Paripurna DPR buat disahkan.

Konvensi itu tercapai dalam rapat kerja antara Baleg serta pemerintah di Lingkungan Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin( 16/ 9) malam. Pemerintah dalam perihal ini diwakili oleh Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia( Menkumham) Yasonna Laoly serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri serta Reformasi Birokrasi( MenpanRB) Syafruddin.

” Apakah RUU tentang pergantian kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa kita setujui buat diproses lebih lanjut setimpal syarat DPR RI,” kata Pimpinan Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat, Senin( 16/ 9).

Anggota Panitia Kerja( Panja) perbaikan UU KPK Taufiqulhadi berkata tidak menutup mungkin hendak dibawa dalam Rapat Paripuna esok, Selasa( 17/ 9) serta langsung disahkan jadi UU bila telah diambil keputusan dalam rapat kerja malam ini.

” Aku berharap esok siang dicoba paripurna serta disahkan dalam paripurna esok, itu harapan aku,” kata Taufiqulhadi.

Ia berkata, grupnya mengejar waktu jelang berakhirnya masa bakti DPR periode 2014- 2019 pada akhir September.

” Kami mengejar waktu. Waktu sangat pendek masa periode ini. Jadi masa periode ini kita selesaikan sebab dalam sejarah DPR tidak sempat, tidak sering sekali, carry over,” jelasnya.

Kendati berlangsung kilat, Taufiqulhadi meyakini tidak terdapat jadwal pelemahan KPK dalam perbaikan kedua.

Dikenal, KPK tadinya sudah menyurati DPR buat memohon penundaan pengesahan Perbaikan Undang- undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi( RUU KPK).

” KPK sudah membawakan pesan ke DPR siang ini yang pada pokoknya memohon DPR supaya menunda pengesahan RUU KPK tersebut,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan tertulis yang diterima CNNIndonesia. com, Senin( 16/ 9).

Ia meningkatkan DPR hendaknya tidak kurang ingat buat membuka pintu untuk masukan warga serta akademisi demi kebaikan bersama. Febri pula memohon supaya ulasan tidak dicoba dengan tergesa- gesa.

DPR serta presiden Joko Widodo tadinya dikenal telah menyetujui buat merevisi peraturan tersebut. Jokowi telah mengirim pesan presiden( Surpres) kepada DPR buat mengambil langkah guna merevisi peraturan tersebut.

Upaya Jokowi itu membuat elemen warga sipil yang kontra terhadap perbaikan UU KPK terbuat terperangah sekalian gempar. Karena, mereka menyayangkan Jokowi tidak menepati janji kampanyenya dikala Pilpres 2019 buat menguatkan kinerja KPK.

Walaupun menyetujui ulasan soal perbaikan UU KPK, pada prinsipnya Jokowi pula menolak beberapa poin dalam draf yang tadinya sudah disodorkan DPR.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *