Rekaman di Persidangan Menjadi Terbatas Karena Aturan Baru dari MA

Kasus PositifMeninggal DuniaSembuh
Indonesia5794930
Seluruh Dunia341,52614,74899,040
Data per 23 Maret 2020 pukul 15.45 WIB. Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, WHO.

Rekaman di Persidangan Menjadi Terbatas Karena Aturan Baru dari MA

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Didik Mukrianto memohon pesan edaran Mahkamah Agung soal pelarangan perekaman persidangan tidak disalahgunakan. Pesan edaran jangan dijadikan alibi buat menghalangi publik serta pers mengakses sidang.

” Memanglah, dalam praktiknya, supaya pesan edaran tersebut tidak disalahgunakan ataupun digunakan secara sewenang- wenang buat melaksanakan upaya pembatasan secara subyektif atas kedatangan publik tercantum pers, butuh transparansi serta pelibatan publik buat mengawasi,” ucap Didik dalam keterangannya, Jumat( 28/ 2).

Didik menguasai, pelarangan perekaman tercantum gambar, suara serta foto dikhawatirkan insan pers. Tetapi, ia meyakini pengaturan itu tidak sedikitpun melarang pers. Tetapi, terdapat pengaturan pimpinan majelis hukum supaya jalannya persidangan berlangsung tertib.

” Aku rasa tidak terdapat yang butuh dikawatirkan, sebab sidang senantiasa terbuka buat universal. Untuk siapa saja tidak terdapat larangan buat muncul dalam sidang, kecuali sidang tertentu yang memanglah secara UU wajib dicoba secara tertutup,” ucapnya.

Ia berharap, akses publik serta pers tidak dipersulit buat menjajaki proses sidang. Didik memperhitungkan, majelis hukum negara wajib membetulkan keutuhan data yang bisa diakses publik.

” Apakah itu dalam wujud kabar kegiatan sidang yang komprehensif ataupun lewat rekaman buat membenarkan penerapan sidang yang lebih transparan, akuntabel, serta tertib,” kata Didik.

Didik menegaskan, penerapan pesan edaran itu jangan menciderai ataupun berlawanan dengan asa keterbukaan buat menjamin peradilan yang adil, menghindari vonis sewenang- wenang, serta guna kontrol. Di sisi lain, jangan pula terjalin trial by the press.

” Tidak hanya itu pula wajib dapat ditentukan Pers jangan hingga mati kebebasannya. Buat itu pengaturan tata tertib tersebut wajib dapat ditentukan tidak mematikan serta menghalangi secara subyektif hak publik ataupun pers, tetapi kebalikannya buat mengendalikan supaya keadilan dapat diwujudkan dengan baik,” jelasnya.

Didik menunjang pesan edaran itu buat menjunjung besar asas praduga tidak bersalah, trial by the press, serta tata tertib di ruang persidangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *