Tunggakan Iuran BPJS, BPJS Watch Minta Polisi Ikut ‘Menagih’

Tunggakan Iuran BPJS, BPJS Watch Minta Polisi Ikut ‘Menagih’

BPJS Watch memberi tahu upaya mengejar tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa dicoba dengan mengenakan dorongan sebagian lembaga layanan publik. Pernyataan tersebut mereka sampaikan terpaut rencana BPJS Kesehatan yang bakal mengintensifkan upaya penagihan tunggakan iuran partisipan mandiri.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengakui tugas buat mengumpulkan iuran yakni tanggung jawab BPJS Kesehatan. Tanggung jawab sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

” Namun bila memanglah partisipan tidak mau membayar, ada syarat tata cara menagihnya sampai diberikan sanksi,” ucapnya kepada Detikmania.com, Sabtu( 16/ 11).

Syarat tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Tidak cuma Penyelenggara Negara dan Masing- masing Orang, Tidak cuma Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima dorongan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Nasional.

Untuk pp tersebut dikatakan masing- masing orang harus mendaftarkan diri dan anggota keluarganya bagaikan partisipan BPJS dan membayar iurannya per bulan. Buat yang melanggar dapat diberikan sanksi administratif, yakni berupa teguran tertulis, denda maupun tidak menciptakan pelayanan publik tertentu.

Pelayanan publik tertentu dalam Mengenai ini, kata Timboel, misalnya bisa dengan tidak bagikan maupun menahan Pesan Izin Mengemudi( SIM).

” Misalnya terpaut SIM. Polisi harus ikut membantu JKN( Jaminan Kesehatan Nasional). Jadi bila ada orang yang belum mendaftar maupun menunggak itu, dia harus bisa tidak dapat layanan publik oleh polisi,” jelasnya.

Aparat kepolisian kata Timboel hanya salah satu contoh dari lembaga layanan publik yang sepatutnya turut membantu JKN. Lembaga lain yang bisa dimanfaatkan dalam penagihan tunggakan iuran ialah imigrasi maupun pemerintah daerah karena mereka yang bisa bagikan hukuman administrasi.

” BPJS Kesehatan bisa tidak melakukan itu( bagikan sanksi)? Tidak bisa. Dia hanya menyurati, menegur, menelpon. Namun bila tidak membayar, BPJS sudah melakukan tugasnya menyurati lembaga layanan publik,” tuturnya.

Kasus tunggakan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya di informasikan oleh Presiden Joko Widodo. Disaat melakukan inspeksi tiba- datang( sidak) ke RSUD Dokter H Abdul Moeloek di Bandar Lampung, Jumat( 15/ 11) mengatakan penyakit defisit keuangan yang tetap melanda BPJS Kesehatan terjalin akibat kesalahan pengelolaan dalam mengelola iuran partisipan kelas mandiri.

Untuk Jokowi, partisipan mandiri yang sepatutnya membayar iuran per bulan, sering melalaikan kewajibannya. Karenanya, ia menegaskan pemerintah hendak mengintensifkan penagihan iuran.

Timboel mengatakan walaupun disiplin membayar iuran rendah, angka utilitas PBPU dan PPBI( Partisipan Penerima Dorongan Iuran) cukup timpang. Bersumber pada data dari BPJS Kesehatan per tahun 2014 sampai 2018, persentase utilitas PPBI hanya dekat 2 persen buat rawat inap dan 11 persen buat rawat jalan.

Namun di sisi lain, utilitas PBPU mencapai 11 persen buat rawat inap dan 86 persen buat rawat jalan. Ketimpangan utilitas tersebut katanya, terjalin akibat sebagian aspek.

Salah satunya, karena kurang tanggapnya pemberian layanan BPJS Kesehatan kepada PPBI.

” PBPI tidak langsung dapat kartu. Coba PBPU catatan hari ini, bayar iuran 14 hari langsung dapat kartu. Bisa langsung dipakai. PBPI itu bisa 2 sampai 3 bulan sehabis itu baru dapat kartu,” tutur Timboel.

Aspek lain, permasalahan transportasi PPBI. Sering, mereka terletak di daerah terpencil.

Kondisi tersebut membuat mereka kala dirujuk ke rumah sakit yang umumnya terletak jauh dari tempat tinggal mereka harus menghentikan pengobatan mereka.

Kebanyakan mereka memilah tidak berobat ke rumah sakit karena ongkos jalannya mahal. Timboel mengatakan sosialisasi yang dicoba BPJS Kesehatan kepada PPBI pula belum maksimal.

Buat PPBI yang kebanyakan tinggal di daerah terpencil, dibutuhkan usaha lebih besar buat mensosialisasikan tata cara buat mengakses layanan BPJS Kesehatan dengan mudah. Kondisi tersebut berbeda dengan PPBU.

Mereka bisa mengakses informasi layanan BPJS Kesehatan karena kebanyakan di antara mereka sudah mempunyai akses internet.

Dengan angka yang timpang tersebut, sampai apabila tunggakan dikejar oleh BPJS Kesehatan bersama lembaga layanan publik yang lain dapat didetetapkan hendak ada penyusutan angka defisit pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut.

” Per 30 Juni 2019 satu bulan utangnya partisipan mandiri itu Rp2, 4 triliun loh. Itu baru satu bulan. Kan yang ditagih 24 bulan ke balik,” jelas Mencuat.

Ia terlebih mengatakan apabila utang tersebut dilunasi, sepatutnya pemerintah tidak perlu menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga seratus persen.

” Dinaikkan besar bukan berarti mereka jadi patuh bayar segala. Yang ada turun, tidak mau membayar. Kedua bisa turun kelas. Jadi kontra produktif,” tuturnya.

Pengejaran tunggakan, untuk Timboel, pula harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang baik. Sebabnya masih banyak masalah yang dikeluhkan partisipan.

Untuk penelusuran yang dicoba BPJS Watch, permasalahan yang sangat banyak dikeluhkan partisipan semacam kesulitan cari kamar perawatan, pengidap dipulangkan dikala saat sebelum sembuh, serta waktu menunggu operasi hingga berbulan- bulan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *