Wakil Ketua MPR Sebut Tidak Ada Poin Pindah Ibu Kota di GBHN

Wakil Ketua MPR Sebut Tidak Ada Poin Pindah Ibu Kota di GBHN

Wakil Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat( MPR), Jazilul Fawaid membenarkan rencana menghidupkan kembali Garis- garis Besar Haluan Negeri( GBHN) tidak hendak muat poin rencana pemindahan bunda kota baru ke Kalimantan Timur.

Jazilul menyebut rencana perpindahan bunda kota hendak diatur lebih lanjut lewat peraturan perundang- undangan.

” Oh enggak[melalui GBHN], Bunda kota baru[diatur] lewat UU,” kata Jazilul dikala ditemui di Lingkungan MPR/ DPR, Senayan, Jakarta, Selasa( 8/ 10).

Politikus PKB itu menyebut dikala ini perpindahan Bunda Kota ke Kalimantan Timur baru sebatas rencana yang dilontarkan pemerintah. Dia menyebut belum terdapat peraturan yang mengendalikan terpaut rencana perpindahan tersebut.

” Saat ini kan baru mengambil konvensi soal rencana, belum terdapat UU,” kata ia.

Memandang perihal itu, Jazilul melaporkan pihak DPR serta pemerintah ke depannya mempunyai tugas buat menyusun peraturan perundang- undangan terpaut perpindahan Bunda Kota.

” Dituntaskan dahulu UU- nya soal pemindahan bunda kota serta seperti itu yg wajib,” kata ia.

Tadinya, Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari melaporkan grupnya sudah mendesak GBHN dihidupkan kembali. Upaya ini tercantum buat menguatkan rencana perpindahan Bunda Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur semacam kemauan Presiden Jokowi.

Eva menyebut poin pemindahan bunda kota berarti dimasukkan ke GBHN supaya Presiden RI sehabis Jokowi dapat melanjutkan rencana besar tersebut.

Wacana pemerintah merancang pemindahan bunda kota tadinya sudah dicoba. Presiden Jokowi tadinya sudah meyurati Pimpinan DPR Periode 2014- 2019, Bambang Soesatyo terpaut rencana pemindahan bunda kota negeri ke Kaltim bakal dibahas oleh Komisi II.

Pesan bernomor R34/ PRES/ 08/ 2019 bertepatan pada 23 Agustus 2019 berisi penyampaian hasil kajian serta permohonan sokongan pemindahan bunda kota.

” Telah kami bahas di rapat pimpinan serta kami serahkan nanti ke Komisi II buat melaksanakan pembahasannya,” kata Bamsoet, akhir Agustus silam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *